Strategi Kebijakan di Bidang IPTEK

12. Strategi Kebijakan di Bidang IPTEK
12.1 Tujuan
Pengembangan iptek untuk meningkatkan penguasaan, pe-ngembangan, pemanfaatan, pemasyarakatan dan pendayagunaan iptek untuk memacu pembangunan daerah kabupaten dan mening-katkan kesejahteraan masyarakat.
12.2 Sasaran
a. Meningkatnya kemampuan SDM dalam menguasai, memanfaatkan dan mengembangkan iptek.
b. Meningkatnya sarana dan prasarana bagi pengembanganiptek.
c. Meningkatnya kualitas dan kuantitas penelitian iptek.
d. Berkembangnya pemanfaatan teknologi tepat guna bagi industri.
e. Tertatanya kelembagaan iptek.
f. Ditegakkannya peraturan AKİ.
12.3 Kebijakan
a. Meningkatkan kemampuan SDM baik SDM aparat maupun SDM masyarakat untuk menguasai, memanfâatkan dan mengembangkan iptek.
b. Meningkatkan pengadaan sarana dan prasarana iptek.
c. Meningkatkan kemampuan penguasaan metodologi peneli-tian iptek.
d. Meningkatkan pemanfaatan teknologi tepat guna bagi pengembangan industri kecil.
e. Menata dan memantapkan lembaga iptek.
f. Memasyarakatkan peraturan HAKİ.

Strategi Kebijakan di Bidang Pariwisata

11. Strategi Kebijakan di Bidang Pariwisata
11.1 Tujuan
a. Peningkatan sarana dan parasarana serta kualitas objek vvisata.
b. Meningkatkan pernasaran pariwisata
11.2 Sasaran
Mendorong berkembangnya dunia parivvisata serta tumbuh-nya kesadaran masyarakat untuk berperanserta dalam pemba-ngunan keparivvisataan.
11. 3 Kebijakan
a. Memberdayakan dan meningkatkan sarana dan prasarana pembangunan keparivvisataan dalam suatu sistem.
b. Kebijakan yang ditempuh adaları meningkatkan keberhasilan dan ketepatan vvaktu tempuh; masing-masing meningkatkan mutu, jenis dan efisiensi pelayanan meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan iptek; meningkatkan peranserta koperasi dan svvasta; serta meningkatkan fungsi pos dan giro sebagai penghimpun dana masyarakat.

Strategi Kebijakan di Bidang Transportasi

10. Strategi Kebijakan di Bidang Transportasi
10.1 Tujuan
a. Tersedianya prasarana dan sarana transpcrtasi.
b. Tercukupinya rambu lalu lintas dan tanda laik jalan, guna menunjang ketertiban dan kelancaran lalu lintas.
c. Terlengkapinya peraturan sebagai pedoman bagi operatör di
bidang angkutan.
d. Tersedianya sumber daya terutama tenaga profesional.
10.2 Sasaran
a. Terwujudnya lalu lintas dan angkutan dengan lancar, tertib, aman, efisien dan terjangkau oleh daya beli masyarakat.
b. Tervvujudnya sistem transportasi yang mampu sebagai penggerak, pendorong, kelancaran pembangunan di segala bidang.
10.3 Kebijakan
a. Meningkatkan sarana dan prasarana lalu lintas dan alat angkutan yang memadai.
b. Peningkatan penyuluhan dan informasi serta memasang tanda-tanda lalu lintas kepada pemakai jasa jalan raya.
c. Menciptakan sistem transportasi yang terjangkau oleh masyarakat.
d. Peningkatan dan perbaikan jalan, jembatan sesuai skala prioritas.
e. Meningkatkan partisipasi masyarakat ikut memelihara sarana dan prasarana transportasi.

Strategi Kebijakan di Bidang Koperasi

9. Strategi Kebijakan di Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
.9.1 Tujuan
a. Pengembangan kualitas SDM dan sistem manajemen.
b. Peningkatan pendapatan koperasi, PKM.
c. Tersedianya peluang dan sistem informasi pasar serta posisi tawar koperasi dan PKM.
9.2 Sasaran
a. Meningkarnya peran koperasi dalam perekonomian daerah.
b. Tercapainya pemenuhan kebutuhan modal.
9.3 Kebijakan
a. Meningkatkan akuntabilitas sarana dan prasarana kelembagaan dan dunia usaha koperasi, PKM.
b. Pertumbuhan iklim usaha yang memberi kepastian berusaha dan kesempatan berusaha.
c. Memperluas basis usaha, kewirausahaan, dan profesionalisme.

Strategi Kebijakan di Bidang Perdagangan

8. Strategi Kebijakan di Bidang Perdagangan
8.1 Tujuan
a. Meningkatkan sistem perdagangan yang efisien dan bebas distorsi.
b. Efektivitas UU. No. 5/1999 tentang larangan persaingan usaha yang tidak sehat dan adanya jaminan perlindungan terhadap konsumen.
8.2 Sasaran
a. Terciptanya peran pasar dalam negeri dengan pola perda-gangan dan sistem distribusi yang efisien.
b. Terciptanya iklim perdagangan yang sehat.
c. Tercapainya promosi penggunaan produk dalam negeri.
d. Tervvujudrrya struktur ekspor nonmigas yang memberikan nilai tambah tinggi.
e. Terciptanya jangkauan pasar dan peran eksportir industri me- nengah dan kecil.
8.3 Kebijakan
a. Peningkatan peranan lembaga perdagangan dan peningkatan profesionalisme tenaga kerja di sektör perdagangan di semua lini.
b. Persaingan usaha yang kompetitif dan transparan melalui peningkatan peran serta usaha kecil dan menengah yang sinergi dengan usaha besar.
c. Revitalisasi jaringan distribusi
d. Perluasan jaringan dan penyebaran informasi perdagangan/
bisnis.
e. Peningkatan penggunaan produksi dalam negeri
f. Pemberdayaan dan perlindungan konsumen.
g. Peningkatan sarana dan prasarana perdagangan.

Strategi Kebijakan di Bidang Tenaga Kerja

7. Strategi Kebijakan di Bidang Tenaga Kerja
7.1 Tujuan
a. Meningkatnya kualitas sumber daya tenaga kerja yang teram-pil dan tangguh.
b. Memperluas dan menempatkan lapangan pekerjaan baik di sektör formal maupun nonformal dalam upaya mengurangi pengangguran.
7.2 Sasaran
a. Terciptanya tenaga kerja terampil.
b.Terpenuhinya semua lovvongan pekerjaan sesuai dengan peraturannya dan menempatkan pencari kerja di sektör formal/nonformal.
7.3 Kebijakan
a. Perluasan kesempatan kerja pada sektör formal dan kesem-patan kerja pada sektör informal.
b. Sosialisasi kepada masyarakat mengenai lovvongan pekerjaan
yang tersedia serta mekanisme penempatan.
d. Mengadakan pelatihan dan pemagangan dalam upaya
pembentukan vvirausaha.
d. Mencari bantuan keuangan melalui lembaga keuangan untuk
membiayai penempatan tenaga kerja ke luar negeri.
e. Menginventarisasi jumlah angkatan kerja dan penganggur.
f. Meningkatkan dan menyiapkan sarana dan prasarana untuk
latihan keterampilan.
g. Memberikan latihan ketrampilan kepada para penganggur/
setengah penganggur.
h. Memanfaatkan potensi tenaga kerja dan 5DA yang ada.
i. Meningkatkan informasi pasar kerja.
j. Pemberdayaan dan peningkatan organisasi pekerja dalam
rangka menjaga iklim yang kondusif di dunia usaha.
k. Peningkatan perlindungan tenaga kerja.

Strategi Kebijakan

6. Strategi Kebijakan di Bidang Sumber Daya Air dan irigasi
6.1 Tujuan
a. Mevvujudkan jaringan irigasi bagi peningkatan produktivitas lahan dan penyediaan air baku dan air irigasi.
b. Mevvujudkan drainase yang efektif,
c. Peningkatan keterampilan SDM bidang irigasi.
d. Pelestarian dan pemanfaatan sumber-sumber air.
e. Peningkatan kesadaran pengguna air.
6.2 Sasaran
a. Terbangun dan terpeliharanya jaringan irigasi.
b. Terbangunnya sistem drainase dan talut sungai.
c. Tersedianya sumber daya manusia yang terampil di bidang
irigasi.
d. Tercukupinya kebutuhan air bersih secara bertahap.
e. Tervvujudnya kesadaran masyarakat pemakai air.

6.3 Kebijakan
a. Pembangunan dan perbaikan infrastruktur pertanian.
b. Pembangunan dan perbaikan infrastruktur drainase kota dansungai.
c. Pembangunan SDM untuk penanganan irigasi dan pengendalian banjir.

Strategi Kebijakan di Bidang Perikanan

5. Strategi Kebijakan di Bidang Perikanan
5.1 Tujuan
a. Pemanfaatan fungsi pekarangan sebagai sumber gizi keluarga.
b. Meningkatkan sumber protein hevvani bagi masyarakat.
c. Meningkatkan konsumsi ikan per kapita per tahun.

5.2 Sasaran
a. Peningkatan pendapatan petani/nelayan dan mendorong berkembangnya usaha perikanan serta rumbuhnya kesadaran masyarakat untuk berperan serta dalam pembangunan perikanan.
b. Terpenuhinya kebutuhan benih ikan bagi masyarakat.
5.3 Kebijakan
a. Pengembangan balai benih ikan bagi pemerintah dan svvasta.
b. Pengembangan sumber daya manusia (SDM) bagi petani/nelayan.
c. Pemanfaatan sumber-sumber air dan perairan umum.
d. Peningkatan usaha di bidang perikanan secara produktif.

Strategi Kebijakan di Bidang Peternakan

3.3 Kebijakan
a. Pemberdayaan masyarakat atau kelompok tani perkebunan.
b. Peningkatan produktivitas unggulan.
c. Diversifikasi perkebunan.
d. Restrukturisasi perkebunan dan renovasi kelembagaan.
e. Membangun KIMBUN (Kavvasan industri Perkebunan).




4. Strategi Kebijakan di Bidang Peternakan
4.1Tujuan
a. Meningkatkan produksi dan produktivitas ternak.
b. Meningkatkan kesejahteraan petani ternak.
c. Meningkatkan PADS.
4.2 Sasaran
a. Tenvujudnya ketahanan pangan asal ternak.
b. Terciptanya pemberdayaan ekonomi rakyat bidang peternakan.
c. Terciptanya produksi dan daya saing komoditas ekspor.
d. Meningkatnya pendapatan petani ternak.
d. Tervvujudnya lapangan kerja dan kesempatan berusaha.
e. Meningkatnya konstribusi peternakan kepada PADS.
4.3 Kebijakan
a. Peningkatan profesionalisme dan peranan lembaga teknis peternakan.
b. Peningkatan kemandirian petani ternak.
c. Peningkatan sarana dan prasarana serta penyebaran informası di bidang peternakan.
d. Pemberian penyaluran modal kerja kepada petani peternak.
e. Peningkatan pola kemitraan di bidang peternakan.
f. Pemberdayaan kelompok petani peternak.

Sasaran

3.2 Sasaran
a. Tercapainya optimalisasi pemanfaatan sumber daya.
b. Meningkatnya sistem pembangunan perkebunan melalui diversifikasi.
c. Meningkatnya penerapan teknologi spesifik lokal,
d. Berkembangnya sistem agribisnis, distribusi dan pemasaran.
e. Tervvujudnya kelembagaan petani yang mandiri.

Strategi Kebijakan di Bidang Perkebuna

3. Strategi Kebijakan di Bidang Perkebunan
3.1 Tujuan
a. Tercapainya peningkatan produktivitas dan efisiensi usaha perkebunan yang berorientasi bisnis dan berwawasan lingkungan.
b. Tervvujudnya peningkatan pendapatan, nilai tambah dan kesejahteraan masyarakat dalam pembangunan perkebunan.
c. Tersedianya peluang pemanfaatan SDA.
d. Tercapainya percepatan penerapan teknologi secara optimal.
e.Tervvujudnya ekonomi kerakyatan yang berorientasi kepada agribisnis dan mendorong ekspor berbasis perkebunan.

Kebijakan

2.3 Kebijakan
a. Pemberdayaan Balai Benih Pembantu guna mendukung pelayanan kebutuhan benih unggul dan peningkatan sarana dan prasarana teknologi pertanian serta SDM yang profesional.
b. Peningkatan produktivitas tanaman pangan.
c. Perluasan areal tanaman pangan.
d. Pengembangan kelembagaan.
e. Pengembangan sarana dan prasarana.

Sasaran

2.2 Sasaran
a. Terciptanya petani yang tangguh pada setiap kelompok tani di pedesaan yang mampu mengolah lahan pertanian melalui pendidikan formal dan informal.
b. Terciptanya partisipasi masyarakat melalui pemanfaatan sumber-sumber daya secara swadaya untuk perluasan areal tanaman sesuai kebutuhan.
c. Tersedianya bibit unggul di setiap sentra produksi

Strategi Kebijakan di Bidang Pertanian

2. Strategi Kebijakan di Bidang Pertanian
2.1 Tujuan
a. Menyiapkan pembangunan pertanian yang modem dengandukungan
SDM yang tangguh, terampil dan penuh dedikasi.
b. Menyiapkan kelembagaan tani yang berorientasi kepada kebutuhan pemberdayaan masyarakat dengan dukungan pemerintah dan perangkatnya.
c. Mengembangkan teknologi tepat guna yang berwawasan lingkungan guna menunjang peningkatan produktivitas hasil pertanian dan keanekaragaman.