Jakarta (tvOne) Fraksi Partai Demokrat DPR RI akan melakukan lobiterhadap fraksi-fraksi menjalang rapat paripurna DPR RI yangmengagendakan pembahasan usulan hak angket pajak, pada Selasa (22/2). "Fraksi Partai Demokrat akan melakukan lobi-lobi terhadap fraksi lain diDPR. Mudah-mudahan dalam waktu satu malam ada hidayah yang mengubahsikap fraksi-fraksi," kata Wakil Sekretaris Jenderal Dewan PimpinanPusat Partai Demokrat, Saan Mustofa, di Jakarta, Senin. Menurut dia, Fraksi Partai Demokrat DPR RI akan mengingatkanfraksi-fraksi lain untuk menyikapi usul hak angket pajak secaraproporsional, jangan menyikapinya secara emosional. Fraksi-fraksi di DPR RI, kata dia, hendaknya mencermati lagi persoalanpajak sebelum mengambil sikap pada rapat paripurna DPR RI, Selasa(22/2). Saan Mustofa menegaskan, Fraksi Partai Demokrat DPR RI tidak mendukungusul hak angket pajak bukan karena takut atau karena ingin melindungiperusahaan pengemplang pajak, tapi karena landasan hukum yang menjadiacuan usul hak angket tidak jelas. It's really a good idea to probe a little deeper into the subject of mobil keluarga ideal terbaik indonesia. What you learn may give you the confidence you need to venture into new areas.
Menurut dia, dalam hal penerimaan pajak oleh negara tidak ada kebijakanyang dilanggar oleh pemerintah, padahal substansi hak angket di DPR RIadalah untuk mengungkap jika pelanggaran kebijakan."Usulan hak angket itu harus jelas duduk persoalannya," kata anggota Komisi III DPR RI ini. Saan Mustofa menambahkan, beberapa fraksi yang yang menyatakan PartaiDemokrat takut terhadap usulan hak angket pajak karena diduga adapengurus Partai Demokrat yang terlibat kasus pajak. Dia menegaskan, kalau memang ada pihak yang terlibat kasus pajak silakan laporkan berwajib untuk diproses. Sementara itu, Ketua Departemen Keuangan DPP Partai Demokrat, MuhammadIkhsan Modjo menambahkan, penerimaan pajak oleh negara dalam lima tahunterakhir mengalami banyak kemajuan. Menurut dia, reformasi perpajakan telah menghasilkan kenaikan penerimaanpajak lebih dari tiga kali lipat yakni Rp280,6 triliun pada 2004menjadi Rp743,3 triliun," kata pada 2010. DPR RI akan menyelenggarakan rapat paripurna dengan beberapa agenda,salah satunya adalah pembahasan usul hak angket pajak, apakah bisadisetujui atau tidak sebagai hak angket pajak. Berdasarkan tata tertib dan kode etik DPR RI, usul hak angket dapatdisetujui jika dudukuing oleh 50 persen plus satu anggota DPR RI daritotal anggota sebanyak 560 orang.
Menurut dia, dalam hal penerimaan pajak oleh negara tidak ada kebijakanyang dilanggar oleh pemerintah, padahal substansi hak angket di DPR RIadalah untuk mengungkap jika pelanggaran kebijakan."Usulan hak angket itu harus jelas duduk persoalannya," kata anggota Komisi III DPR RI ini. Saan Mustofa menambahkan, beberapa fraksi yang yang menyatakan PartaiDemokrat takut terhadap usulan hak angket pajak karena diduga adapengurus Partai Demokrat yang terlibat kasus pajak. Dia menegaskan, kalau memang ada pihak yang terlibat kasus pajak silakan laporkan berwajib untuk diproses. Sementara itu, Ketua Departemen Keuangan DPP Partai Demokrat, MuhammadIkhsan Modjo menambahkan, penerimaan pajak oleh negara dalam lima tahunterakhir mengalami banyak kemajuan. Menurut dia, reformasi perpajakan telah menghasilkan kenaikan penerimaanpajak lebih dari tiga kali lipat yakni Rp280,6 triliun pada 2004menjadi Rp743,3 triliun," kata pada 2010. DPR RI akan menyelenggarakan rapat paripurna dengan beberapa agenda,salah satunya adalah pembahasan usul hak angket pajak, apakah bisadisetujui atau tidak sebagai hak angket pajak. Berdasarkan tata tertib dan kode etik DPR RI, usul hak angket dapatdisetujui jika dudukuing oleh 50 persen plus satu anggota DPR RI daritotal anggota sebanyak 560 orang.
No comments:
Post a Comment