Mataram, (tvOne) Sebanyak 3.232 tenaga kerja Indonesia (TKI) asal Nusa Tenggara Barat (NTB) dideportasi dari Malaysia selama tahun 2010 karena mereka tidak memiliki dokumen keimigrasian yang sah. Kepala Bidang Penempatan dan Perluasan Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Tranmigrasi (Disnakertrans) Nusa Tenggara Barat (NTB) Bambang MR, di Mataram Rabu (5/1), mengatakan, jumlah TKI NTB yang dideportasi dari Malaysia pada 2010, mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 4.222 orang. "Penurunan jumlah TKI yang dideportasi dari Malaysia itu sudah kami laporkan kepada Gubernur NTB TGH. M. Zainul Majdi. Berkurangnya jumlah TKI bermasalah yang dipulangkan dari Malaysia itu memang menjadi harapan gubernur," ujarnya. If you don't have accurate details regarding mobil keluarga ideal terbaik indonesia, then you might make a bad choice on the subject. Don't let that happen: keep reading.
Ia menyebutkan, 3.232 TKI NTB yang dideportasi oleh pemerintah Malaysia, terdiri dari 3.005 TKI laki-laki dan 227 TKI perempuan. Sebagian besar TKI yang dideportasi itu adalah tenaga kerja yang sudah meliwati masa kontrak kerja dan tidak diperpanjang sesuai arturan yang berlaku, mereka tetap tinggal di Malaysia dan bekerja tanpa dilengkapi dokumen yang sah. Proses deportasi dilakukan pemerintah Malaysia melalui Pekanbaru Riau, menuju Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta. Setelah sampai di Indonesia para TKI bermasalah itu didata kembali oleh Kementerian Sosial sebelum dipulang ke NTB. Setelah tiba di NTB, kata Bambang, para TKI bermasalah tersebut tetap mendapat perhatian dari Pemerintah Provinsi NTB. Mereka diberikan uang untuk kembali ke kampung halamannya masing-masing. "Kalau sudah sampai di ibu kota provinsi mereka diberikan uang transportasi sebesar Rp30 ribu untuk TKI yang berasal dari Pulau Lombok, sedangkan dari Pulau Sumbawa, sebesar Rp150 ribu," katanya. Menurut dia, keberhasilan menurunkan jumlah TKI yang dideportasi dari Malaysia itu merupakan dapmak positif dari sosialisasi yang telah dilakukan selama ini. Kini masyarakat lebih banyak yang ingin bekerja di luar negeri agar melalui jalur-jalur resmi. Dengan cara ini, kata Bambang, para TKI bisa bekerja dengan aman di luar negeri, Mereka tidak perlu bekerja secara sembunyi-sembunyi. Upaya sosialisasi tidak saja dilakukan oleh perusahaan pelaksana penepmatan tenaga kerja Indonesia swasta (PPTKIS), tetapi juga dilakukan pemerintah dengan melibatkan tokoh agama dan tokoh masyarakat. "Gubernur mengharapkan jumlah TKI NTB yang dideportasi dari Malaysia mengalami penurunan setiap tahun. Karena itu kami terus berupaya melakukan sosialisasi dengan melibatkan tokoh agama dan tokoh masyarakat agar para calon tenaga kerja yang ingin bekerja di luar negeri hendaknya melalui jalur resmi," kata Bambang. (Ant)
Ia menyebutkan, 3.232 TKI NTB yang dideportasi oleh pemerintah Malaysia, terdiri dari 3.005 TKI laki-laki dan 227 TKI perempuan. Sebagian besar TKI yang dideportasi itu adalah tenaga kerja yang sudah meliwati masa kontrak kerja dan tidak diperpanjang sesuai arturan yang berlaku, mereka tetap tinggal di Malaysia dan bekerja tanpa dilengkapi dokumen yang sah. Proses deportasi dilakukan pemerintah Malaysia melalui Pekanbaru Riau, menuju Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta. Setelah sampai di Indonesia para TKI bermasalah itu didata kembali oleh Kementerian Sosial sebelum dipulang ke NTB. Setelah tiba di NTB, kata Bambang, para TKI bermasalah tersebut tetap mendapat perhatian dari Pemerintah Provinsi NTB. Mereka diberikan uang untuk kembali ke kampung halamannya masing-masing. "Kalau sudah sampai di ibu kota provinsi mereka diberikan uang transportasi sebesar Rp30 ribu untuk TKI yang berasal dari Pulau Lombok, sedangkan dari Pulau Sumbawa, sebesar Rp150 ribu," katanya. Menurut dia, keberhasilan menurunkan jumlah TKI yang dideportasi dari Malaysia itu merupakan dapmak positif dari sosialisasi yang telah dilakukan selama ini. Kini masyarakat lebih banyak yang ingin bekerja di luar negeri agar melalui jalur-jalur resmi. Dengan cara ini, kata Bambang, para TKI bisa bekerja dengan aman di luar negeri, Mereka tidak perlu bekerja secara sembunyi-sembunyi. Upaya sosialisasi tidak saja dilakukan oleh perusahaan pelaksana penepmatan tenaga kerja Indonesia swasta (PPTKIS), tetapi juga dilakukan pemerintah dengan melibatkan tokoh agama dan tokoh masyarakat. "Gubernur mengharapkan jumlah TKI NTB yang dideportasi dari Malaysia mengalami penurunan setiap tahun. Karena itu kami terus berupaya melakukan sosialisasi dengan melibatkan tokoh agama dan tokoh masyarakat agar para calon tenaga kerja yang ingin bekerja di luar negeri hendaknya melalui jalur resmi," kata Bambang. (Ant)
No comments:
Post a Comment