Jakarta, (tvOne). Sebanyak 47 dokumen termasuk diantaranya surat penugasan di Kementrian Lingkungan Hidup disita Komisi Pemberantasan Korupsi. "Ada 47 item yang diambil KPK, seperti dokumen, surat penugasan dan komputer," kata Sekretaris Menteri Lingkungan Hidup, Hermien Rosita di Jakarta, Jumat, (14/1). KPK mendatangi kantor KLH dan menggeledah ruangan di kantor tersebut, untuk pengembangan penyidikan pada Kamis, (13/1). Selain itu, KPK juga meminta keterangan pada seorang staf ahli menteri dan tiga staf teknis di bawah asisten deputi urusan limbah domestik. Sometimes the most important aspects of a subject are not immediately obvious. Keep reading to get the complete picture.
"Tak ada tersangka atau saksi, KPK hanya mencari data. Mereka yang ditanyai tidak tandatangan BAP hanya memberi informasi," ujar Hermien, menambahkan. Menurut Hermien, KPK langsung mendatangi orang-orang yang menangani Adipura bahkan juga memeriksa ruang kerja Menteri, namun tidak ada dokumen yang disita. "Mereka cukup sopan dan sewaktu mau memeriksa ruang pak menteri, mereka minta izin terlebih dahulu," paparnya. Sejak menyeruaknya kasus Adipura tersebut, KLH telah bersikap bahwa masalah penyuapan agar diselesaikan KPK, pihak KLH akan menunggu hasilnya. "Kita tunggu hasilnya, memang semakin cepat semakin baik diketahui siapa yang terlibat," ujarnya seraya menambahkan KPK juga sempat menanyainya untuk melakukan cek silang data selaku Plh Menteri. KLH juga sudah membentuk tim terkait kasus Adipura Bekasi, namun hasilnya menunjukkan bahwa penilaian yang dilakukan sesuai kriteria. (Ant)
"Tak ada tersangka atau saksi, KPK hanya mencari data. Mereka yang ditanyai tidak tandatangan BAP hanya memberi informasi," ujar Hermien, menambahkan. Menurut Hermien, KPK langsung mendatangi orang-orang yang menangani Adipura bahkan juga memeriksa ruang kerja Menteri, namun tidak ada dokumen yang disita. "Mereka cukup sopan dan sewaktu mau memeriksa ruang pak menteri, mereka minta izin terlebih dahulu," paparnya. Sejak menyeruaknya kasus Adipura tersebut, KLH telah bersikap bahwa masalah penyuapan agar diselesaikan KPK, pihak KLH akan menunggu hasilnya. "Kita tunggu hasilnya, memang semakin cepat semakin baik diketahui siapa yang terlibat," ujarnya seraya menambahkan KPK juga sempat menanyainya untuk melakukan cek silang data selaku Plh Menteri. KLH juga sudah membentuk tim terkait kasus Adipura Bekasi, namun hasilnya menunjukkan bahwa penilaian yang dilakukan sesuai kriteria. (Ant)
No comments:
Post a Comment